Produksi minyak bumi pada lapisan tersier di Propinsi Riau setiap tahun mempunyai kecenderungan penurunan jumlah hasilnya, sesuai dengan keadaan di tingkat nasional atau bahkan internasional. Selain dicoba dengan menaikkan tingkat teknologi explorasi, melakukan pemboran lebih dalam untuk mengejar reservoir pra tersier atau basement yang lebih dalam, juga ditingkatkan teknologi ekstraksi untuk memeras minyak yang menyisip pada batuan penutup jenis shale. Saat ini sudah mulai dilakukan bantuan injeksi uap panas pada sumur minyak yang sudah sulit dipompa.

Pada periode penelitian ini, harga minyak cenderung naik, penyediaan daya listrik mulai megalami kesulitan, maka energy alternative lain mulai diperhitungkan lagi. Di Propinsi Riau di wilayah timur gambut terbentang luas, sedang diwilayah barat batubara dengan kalori lebih tinggi bisa didapatkan walaupun secara setempat-setempat. Batubara dan gambut pilihan pertama energy pengganti di wilayah Riau.

Di wilayah Propinsi Riau bagian barat yang morfologinya perbukitan dan aliran anak sungai cukup deras, sangat cocok dikembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Pemanfaatan tenaga angin dengan kincir, sebaiknya dilakukan di wilayah pantai timur atau dilepas pantai wilayah Propinsi Riau bagian timur. Untuk tenaga surya (solar cell) bisa mengisi wilayah terpencil yang susah untuk mengaplikasikan pencarian sumber energi alternative selain minyak bumi.

Sebagai daerah penghasil kelapa sawit yang melimpah, juga mulai dikembangkannya tanaman jarak pagar maka dipastikan program pengembangan dan peningkatan produksi Biodiesel di Propinsi Riau akan berjalan dengan lancar.Walaupun produksi Bioethanol masih sangat terbatas, karena perkebunan tebu dan singkong belum cukup luas, namun diharapkan bisa dikembangkan untuk membantu pemenuhan energi masyarakat dan industri.

Peternak sapi setiap hari selalu memiliki bahan dasar pembuatan biogas dari kotorannya, dalam skala kecil dimanfaatkan untuk kebutuhan rumah tangga. Limbah tempurung kelapa, potongan dan serbuk kayu yang melimpah di Propinsi Riau dapat dijadikan arang dan diproduksi sebagai briket arang, sumber energI baru.

Kemajemukan masyarakat Indonesia, termasuk di Provinsi Riau, mencakup perbedaan suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) yang membentuk struktur sosial majemuk baik secara horizontal maupun vertikal. Di sisi lain, pluralitas ini juga mengandung potensi kerawanan sosial apabila tidak dikelola dengan baik. Penelitian ini bertujuan untuk memetakan kondisi kerukunan umat beragama serta mengidentifikasi potensi kerawanan sosial di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar, Pekanbaru, Rokan Hilir, dan Siak.

Metode penelitian menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) yang menggabungkan analisis kualitatif dan kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat lintas agama, sedangkan data kuantitatif diperoleh melalui penyebaran kuesioner terstruktur kepada responden di lokasi penelitian. Delapan indikator digunakan untuk mengukur tingkat kerawanan sosial, meliputi toleransi antarumat beragama, sikap terhadap pendatang, perbedaan agama, interaksi sosial, penolakan pernikahan beda agama, hingga pandangan terhadap aktivitas budaya dan pendirian rumah ibadah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kerukunan antarumat beragama di Riau tergolong “sedang”, dengan potensi kerawanan tertinggi terdapat di Kabupaten Indragiri Hulu dan Rokan Hilir, sedangkan wilayah Pekanbaru dan Bengkalis menunjukkan kerawanan lebih rendah dengan isu dominan bersifat ekonomi. Faktor ekonomi merupakan pemicu utama konflik di wilayah perkotaan dan industri (hingga 89,97% di Pekanbaru), sementara di daerah pedesaan dan homogen seperti Kampar dan Indragiri Hulu, konflik lebih banyak dipicu oleh faktor primordial seperti penolakan terhadap pendatang baru, pendirian rumah ibadah, dan pernikahan beda agama (dengan tingkat penolakan mencapai hampir 100% di beberapa daerah).

Analisis komparatif lintas wilayah menunjukkan bahwa kerukunan di Riau bersifat eksternal dan bersyarat, di mana hubungan antarumat beragama berjalan harmonis di permukaan, tetapi masih dibatasi oleh batas-batas primordial dan kultural yang kuat. Mayoritas masyarakat (60–73%) menilai penegakan hukum yang adil dan konsisten sebagai cara paling efektif untuk mencegah konflik sosial, dibandingkan dialog antaragama.

Penelitian ini merekomendasikan perlunya pemerataan ekonomi, peningkatan pendidikan, dan kebijakan pembangunan yang inklusif, serta penguatan peran pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam menciptakan ruang publik yang adil bagi semua golongan. Upaya pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat lokal, dan penguatan nilai-nilai toleransi lintas agama menjadi kunci membangun kerukunan sejati dan civil society multikultural di Provinsi Riau.

Kemiskinan merupakan masalah multidimensional, yang tidak hanya ditandai oleh rendahnya pendapatan penduduk (ekonomi). Tetapi juga digambarkan oleh rendahnya kualitas kesehatan dan rendahnya tingkat pendidikan penduduk. Berdasarkan data Balitbang Provinsi Riau 2004, sebagian besar (60,87%) kepala rumah tangga miskin memiliki pendidikan tidak tamat Sekolah Dasar, dan masih terdapat 28,41% yang buta huruf, dan hanya sebagian kecil kepala rumah tangga yang memiliki pendidikan SLTP sederajat, dan SLTA sederajat. Kondisi ini menggambarkan kualitas sumberdaya manusia di Provinsi Riau sangat rendah dan membutuhkan intervensi agar keluarga tersebut memiliki kemampuan dalam memanfaatkan dirinya sendiri dan mengelola potensi sumberdaya alam untuk memenuhi kehidupan. Apakah penyebab kemiskinan masyarakat yang tinggal di perkampungan kumuh. Bagaimana efektifitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan, Bagaimana peran segenap stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan di perkampungan kumuh.

Penelitian ini ingin mencoba untuk mencari solusi terhadap penanggulangan kemiskinan di perkampungan kumuh di Propinsi Riau oleh karena permasalahan yang diangkatadalah sebagai berikut: Apakah penyebab kemiskinan masyarakat yang tinggal di perkampungan kumuh? Dan bagaimana efektifitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan serta Bagaimana peran segenap stakeholders dalam penanggulangan kemiskinan di perkampungan kumuh. Pendekatan penelitian ini adalah metode kuantitatif dan kualitatif sehingga diharapkan hasil dari mix metode ini bisa menjawab dan memberikan solusi terhadap penanggulangan kemiskinan perkampungan kumuh di Propinsi Riau.

Faktor terbesar yang harus mendapat perhatian adalah pada aspek akses terhadap faktor-faktor produksi. Hal ini meliputi modal kerja (dana), akses pada lahan/areal untuk berusaha (semisal lahan pertanian), akses untuk mendapatkan pekerjaan dengan penghasilan layak, ataupun secara fisik berupa infrastruktur publik yang dapat mendukung kegiatan perekonomian masyarakat. Dan kedepan diperlukan program-program pembangunan yang mendasarkan pada analisa kebutuhan masyarakat. Keberhasilan program lebih banyak ditentukan dengan mengikutsertakan keterlibatan masyarakat luas sebagai subyek pembangunan. Intinya, masyarakat bersama dengan para pemangku kebijakan (stakeholders) “saling merangkai tangan dalam satu irama” dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Analisa kebutuhan masyarakat serta rasa “memiliki” atas program tersebut akan mendorong program-program dapat berjalan dengan mansiri di masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah memfasilitasinya dengan memperhatikan segala potensi yang tumbuh di masyarakat, baik potensi sosio-kultur, ekonomi, potensi SDM, maupun potensi sumberdaya alamnya.

enelitian ini merupakan kajian arkeologi dan sejarah sosial yang bertujuan untuk mengungkap dinamika kehidupan masyarakat masa lalu melalui analisis artefaktual hasil ekskavasi di lokasi penelitian. Ekskavasi dilakukan dengan metode spit pada beberapa lapisan tanah untuk memperoleh data material berupa fragmen porselen, gerabah, dan koin. Setiap temuan didokumentasikan berdasarkan posisi, kedalaman, ukuran, bahan, serta ciri morfologinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa artefak-artefak tersebut berasal dari aktivitas permukiman dengan indikasi kuat adanya interaksi ekonomi dan budaya yang kompleks. Fragmen porselen dan koin memperlihatkan pengaruh perdagangan internasional, sedangkan temuan gerabah lokal menunjukkan kesinambungan tradisi produksi masyarakat setempat. Analisis konteks stratigrafi memperkuat dugaan bahwa situs ini memiliki nilai historis penting sebagai representasi transformasi sosial-ekonomi pada periode yang dikaji. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman sejarah sosial dan budaya masyarakat masa lalu serta menjadi dasar bagi pelestarian warisan arkeologis di kawasan tersebut.

Permasalahan sumber daya manusia (SDM) di Riau, tidak terlepas dari kerangka masalah SDM Indonesia, karena Riau merupakan bagian dari Indonesia. Di samping itu, mengkaji masalah Indonesia juga harus menempatkan Indonesia dalam kerangka masalah global. Perspektif seperti itu harus dilakukan karena masalah apapun yang terjadi di satu wilayah, tidak terlepas dari masalah yang lebih besar, yakni masalah nasional dan masalah global.

Penyusunan profil kebutuhan SDM termasuk dalam kajian perencanaan SDM. Masalah perencanaan SDM, tampaknya jauh lebih kompleks daripada masalah pengembangan SDM. Dalam hal ini, masalah perencanaan SDM termasuk di dalamnya mendisain pragram-program dan langkahlangkah pengembangan SDM, mau dibawa ke mana SDM Indonesia umumnya, dan SDM Riau khususnya. Secara lebih spesifik, masalah perencanaan SDM adalah mendisain SDM makro menjadi menjadi SDM mikro pada masa-masa yang akan datang.

Penelitian ini mengkaji SDM pada 11 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau, namun yang menjadi sampel daerah disini adalah Kabupaten Indragiri Hulu, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu, dan Kabupaten Rokan Hilir. Hal ini didasarkan pada peringkat SDM terendah di Provinsi Riau. Populasi dalam penelitian ini adalah SDM makro dan SDM mikro, dimana yang menjadi sampel dalam hal ini adalah SDM mikro, yang terdiri dari : pelajar, mahasiswa, buruh karyawan, pegawai (PNS) dan wiraswasta. Sedangkan analisis data dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, yang mengacu pada data-data sekunder dari berbagai sumber, kemudian diklasifikasikan dan disusun berdasarkan potensi SDM.

Salah satu yang menjadi fokus dalam perencanaan SDM adalah kegagalan mengontrol laju pertumbuhan penduduk. Provinsi Riau merupakan salah satu provinsi yang paling cepat laju pertumbuhan penduduknya. Laju pertumbuhan penduduk ini harus segera diwaspadai karena akan menimbulkan sejumlah masalah SDM pada masa yang akan datang, khususnya penangguran dan kemiskinan. Dengan demikian, salah satu agenda perencaaan kebutuhan SDM Riau adalah tenaga ahli dan para pekerja yang memadai dalam mengendalikan jumlah penduduk.

Beberapa aspek yang menjadi kajian untuk perencanaan SDM antara lain berbasis pendidikan, kesehatan, IPTEK, sumber daya alam (SDA), skil, lingkungan hidup, gender, hukum dan moral tidak kalah pentingnya. Dalam perencanaan berbasis pendidikan, diperlukan satu badan resmi yang mendapat legitimasi dan teruji penuh kompetensinya untuk menjaga standar pendidikan di Riau, sesuai dengan tingkat-tingkat pendidikan yang dibutuhkan. Selain itu persoalan lain yang mendesak bagi agenda perencanaan SDM di Riau adalah pelayanan kesehatan. rasio ahli kesehatan (dalam pengertian luas) dengan penduduk masih jauh dari harapan. Mungkin untuk mencapai kondisi ideal sulit. Akan tetapi, berdasarkan itu, Riau masih membutuhkan puluhan ribu ahli kesehatan, baik ahli kesehatan medis, ahli gizi, dan sebagainya.

Perencanaan SDM berbasis masa depan dalam perencanaan SDM adalah mempersiapkan SDM-SDM yang mampu mengantisipasi berbagai kecenderungan yang terjadi pada masa depan. Salah satu kecenderungan yang terjadi adalah bahwa masa depan bergerak pada masyarakat jaringan teknologi dan informasi. Kemudian perencanaan SDM berbasis SDA adalah suatu persiapan SDM dengan memperhitungkan SDA yang dimiliki Riau. SDA Riau utama antara lain adalah pertambangan, perhutanan, perkebunan, pertanian. banyak masyarakat Riau tidak dapat terserap ke dalam pekerjaan yang membutuhan keahlian tinggi tersebut.

Masalah isu pelestarian lingkungan hidup selayaknya diperhitungkan sebagai salah satu pertimbangan penting dalam mengagendakan kebutuhan SDM di masa depan. Hal ini penting diperhatikan mengingat lingkungan hidup merupakan sumber kehidupan manusia itu sendiri. Jika kualitas lingkungan hidup memburuk, maka eksistensi kemanusiaan kita juga terancam memburuk. Dalam arti, jika dalam perencanaan kebutuhan SDM tidak memperhatikan ini, maka kegagalan terhadap peningkatan kualitas kehidupan sosial secara lebih komprehensif juga terancam tidak berhasil.

Hal yang tidak kalah pentingnya dalam menyusun profil kebutuhan SDM Riau adalah dengan memperhatikan persoalan gender, hukum, dan moral. Seperti diketahui, masalah gender adalah masalah nilai-nilai budaya yang didominasi budaya patriarki sehingga banyak potensi SDM perempuan tidak diberdayakan secara maksimal. Hal ini tentu saja merugikan, bukan saja dalam pengertian ekonomi, tetapi juga sosial, politik, dan budaya.

Sementara itu, peningkatan kompetensi hukum dan moral yang handal bagi perencanaan pengembangan SDM saat ini menjadi mutlak diperlukan. Kita tahu, salah satu penyebab kegagalan kita dalam membangun masa depan bangsa, masa depan masyarakat (Riau) adalah lemahnya integritas hukum dan moral sehingga begitu banyak penyimpangan-penyimpangan sosial yang merugikan proses kemajuan dan peningkatan kualitas SDM itu sendiri. Sebagai resiokonya, sebagai bangsa, sebagai masyarakat kita selalu tertinggal dibandingkan bangsa dan masyarakat lain. 

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi global telah meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya transparansi, akuntabilitas, responsivitas, dan kualitas pelayanan publik. Tuntutan ini mendorong pemerintah daerah untuk menerapkan prinsip good governance sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diamanatkan dalam UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004. Namun, implementasi prinsip-prinsip tersebut di kabupaten/kota Provinsi Riau masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya koordinasi kelembagaan, ketidaktepatan penafsiran regulasi, keterbatasan sumber daya manusia aparatur, serta ketimpangan sosial ekonomi masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi umum penyelenggaraan pemerintahan di kabupaten/kota Provinsi Riau dalam kerangka menuju good governance, mengidentifikasi karakteristik serta akses yang mendukung pencapaiannya, dan menyusun rekomendasi kebijakan strategis yang sesuai dengan kondisi lokal.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode Participation Rapid Appraisal (PRA) dan Focus Group Discussion (FGD) di tujuh kabupaten/kota terpilih, disertai analisis SWOT untuk merumuskan strategi penguatan tata kelola pemerintahan.

Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat komitmen terhadap prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik, penerapan good governance di Riau masih belum optimal. Faktor penghambat utama meliputi lemahnya profesionalisme aparatur, ketidakstabilan kelembagaan birokrasi, serta kurangnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Di sisi lain, peluang penguatan tata kelola muncul melalui penerapan e-government, desentralisasi fiskal, dan pengembangan sektor ekonomi riil berbasis potensi lokal.

Kajian ini merekomendasikan restrukturisasi kelembagaan berbasis fungsi, peningkatan kapasitas aparatur melalui pendidikan dan pelatihan, pemberdayaan DPRD, serta pembentukan kebijakan publik yang pro-rakyat dan pro-swasta. Dengan demikian, pencapaian good governance di Provinsi Riau memerlukan kolaborasi sinergis antara tiga domain utama—pemerintah, swasta, dan masyarakat—disertai penguatan kebijakan anggaran yang transparan, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat daerah.

Penelitian ini bertujuan untuk memetakan potensi serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi oleh komunitas adat terpencil (KAT) atau masyarakat pedalaman di Provinsi Riau. Kelompok ini merupakan bagian dari masyarakat lokal yang masih mempertahankan sistem sosialbudaya tradisional, namun menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, dan pekerjaan. Modernisasi yang tidak terarah serta lemahnya pengakuan hukum terhadap hak-hak adat menjadikan mereka semakin termarginalkan.

Metode penelitian yang digunakan meliputi studi literatur, observasi lapangan, survei langsung, serta wawancara mendalam (in-depth interview) dengan pemuka adat dan anggota komunitas. Data primer dan sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi terkait dan diolah secara kualitatif dengan pendekatan sosial-budaya, holistik, dan sistemik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat pedalaman di Riau memiliki potensi besar dalam pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal serta sistem sosial yang kuat. Namun demikian, mereka menghadapi tantangan berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia, terbatasnya infrastruktur dasar, serta lemahnya perlindungan hukum terhadap hak ulayat. Kajian ini menghasilkan pemetaan sebaran komunitas adat terpencil dan rekomendasi kebijakan pengembangan wilayah terpadu (Integrated Area Development) yang menekankan pendekatan partisipatif dan berbasis komunitas (community-based).

Penelitian ini merekomendasikan perlunya strategi pembangunan yang menghormati nilai adat, memperkuat kelembagaan lokal, serta memberikan akses setara terhadap layanan publik agar komunitas adat terpencil dapat berperan aktif dalam pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kemiskinan di perkampungan kumuh di Provinsi Riau serta mengevaluasi efektivitas program penanggulangan kemiskinan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan. Penelitian dilakukan pada beberapa lokasi yang mewakili karakteristik wilayah kumuh, yaitu Kota Pekanbaru, Kota Dumai, dan Kabupaten Pelalawan. Metode penelitian yang digunakan meliputi pengumpulan data sekunder dari Badan Pusat Statistik dan instansi terkait, serta observasi dan analisis deskriptif terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat di kawasan tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan di kawasan kumuh merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor struktural, ekonomi, sosial, dan budaya. Karakteristik utama masyarakat miskin di kawasan kumuh ditandai oleh rendahnya tingkat pendidikan, keterbatasan akses terhadap layanan dasar, kondisi perumahan yang tidak layak, dan dominasi pekerjaan di sektor informal. Evaluasi terhadap berbagai program seperti P4K, IDT, PPK, dan PKPS-BBM menunjukkan bahwa sebagian besar masih bersifat parsial, kurang terkoordinasi, serta belum sepenuhnya tepat sasaran. Untuk meningkatkan efektivitas penanggulangan kemiskinan, dibutuhkan koordinasi lintas-sektor melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) serta penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang menempatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Rekomendasi utama kajian ini menekankan pentingnya pendekatan terintegrasi berbasis partisipasi masyarakat, penguatan kapasitas sumber daya manusia, peningkatan akses ekonomi, serta perbaikan lingkungan permukiman kumuh secara berkelanjutan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan di Provinsi Riau.

Kajian ini bertujuan untuk memetakan potensi konflik di Provinsi Riau berdasarkan pendekatan sosiologi spasial (ke-ruangan) dengan mengklasifikasikan wilayah ke dalam kawasan pertumbuhan dan pinggiran. Penelitian dilakukan untuk mengidentifikasi faktor penyebab, pola, serta upaya antisipasi dan penyelesaian konflik yang bersifat khas daerah Riau. Melalui metode kualitatif dengan pendekatan studi lapangan dan wawancara mendalam terhadap tokoh masyarakat serta birokrasi daerah, penelitian ini menelusuri faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan identitas yang menjadi sumber konflik.

Hasil kajian menunjukkan bahwa perbedaan identitas (ideologi, etnis, ras, dan agama) serta ketimpangan distribusi sumber daya (ekonomi, politik, sosial, dan hukum) merupakan faktor utama pemicu potensi konflik di Riau. Kedua faktor tersebut saling berinteraksi dan sering kali konflik berbasis sumber daya dialihkan menjadi konflik bernuansa identitas. Selain itu, pemetaan menunjukkan bahwa baik di kawasan pertumbuhan maupun pinggiran, isu ideologis tetap menjadi faktor dominan yang terelaborasi dengan isu ekonomi dan politik.

Penelitian ini merekomendasikan pembentukan bank data konflik yang dikelola secara institusional untuk mempermudah deteksi dini (early warning system), analisis pola, dan perumusan kebijakan antisipatif. Selain itu, pendidikan konflik bagi masyarakat dan penguatan kapasitas pemerintah daerah dalam manajemen konflik menjadi langkah strategis untuk mencegah dan meminimalisir potensi konflik di masa mendatang

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi daerah rawan abrasi serta menyusun pola pencegahan dan penanganan abrasi pantai di wilayah pesisir Provinsi Riau. Kajian dilakukan sebagai langkah strategis dalam mendukung program action plan pencegahan dan pemulihan kerusakan daerah pesisir akibat abrasi. Metode yang digunakan meliputi pengamatan lapangan, pengukuran hidro-oseanografi (gelombang, arus, pasang surut), analisis sedimen, serta pemanfaatan data spasial (SIG) untuk memetakan perubahan garis pantai. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hampir seluruh pantai di Provinsi Riau mengalami gejala abrasi, terutama di kawasan Bengkalis, Indragiri Hilir, Dumai, dan Kepulauan Meranti. Faktor penyebab abrasi terdiri dari proses alami—seperti gelombang dan arus laut dari Selat Malaka—serta aktivitas manusia, termasuk penebangan mangrove dan perubahan tata guna lahan pesisir. Tingkat abrasi di beberapa lokasi, seperti Desa Meskom (Bengkalis), mencapai hingga 5 meter per tahun. Upaya penanganan direkomendasikan melalui dua pendekatan:

1. Non-fisik (soft protection) berupa penanaman mangrove, relokasi penduduk, penyadaran masyarakat, pengaturan sempadan pantai, dan penegakan hukum lingkungan;

2. Fisik (hard protection) seperti pembangunan seawall, breakwater, dan bangunan stabilisasi pantai.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengendalian abrasi harus dilakukan secara terpadu dan lintas sektor, mencakup pengelolaan daerah hulu (upstream management) hingga laut, serta melibatkan masyarakat pesisir secara aktif dalam program konservasi dan mitigasi abrasi.