Produksi durian Riau yang tersedia sepanjang tahun, baik yang bersumber dari durian lokal maupun yang dipasok dari luar propinsi Riau, merupakan potensi dan ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan, jika tidak dikelola dengan baik. Pesatnya perkembangan propinsi Riau akhir-akhir ini, yang berimplikasi kepada meningkatnya konsumsi dan daya beli masyarakat, perlu dibarengi dengan penyediaan kebutuhan yang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, baik barang yang diproduksi didalam negeri maupun kebutuhan akan barang-barang impor dalam jumlah yang memadai. Untuk menjaga stok kesediaan barang-barang keperluan dimaksud, perlu dikembangkan teknologi pengawetan untuk memperpanjang umur barang sebelum digunakan. Pada saat ini banyak beredar bahan-bahan pengawet sintetis yang berbahaya bagi kesehatan yang tidak diizinkan oleh pemerintah. Teknologi pengawetan yang biasa digunakan dimasyarakat adalah dengan metode pengeringan dibawah sinar matahari, dan pengasapan dengan menggunakan berbagai jenis kayu-kayuan, penggunaan teknologi ini kurang praktis, tidak hygines dan tergantung kepada keadaan cuaca. Berdasarkan permasalahan pada proses pengawetan alami yang ada, dan ketersediaan bahan baku kulit durian yang melimpah, maka penelitian pembuatan asap cair dari kulit durian ini menarik untuk dikaji. Pada penelitian ini diperoleh konversi asap cair dari kulit durian kering sebesar 50%, tingkat B/C 3,35 untuk harga Rp25,000/L dan 1,39 untuk harga asap cair Rp10,000/L.

Kajian ini bertujuan untuk menganalisis potensi, tantangan, dan strategi pengembangan ekonomi kreatif di Provinsi Riau sebagai bagian dari upaya diversifikasi ekonomi daerah dalam kerangka otonomi daerah dan visi pembangunan nasional 2005–2025. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh potensi sumber daya alam Riau yang besar namun belum diikuti oleh optimalisasi sektor kreatif yang berorientasi pada nilai tambah, lapangan kerja, dan keberlanjutan ekonomi masyarakat.

Metode penelitian menggunakan pendekatan analisis deskriptif dan kualitatif dengan data primer (wawancara pelaku usaha kreatif) dan sekunder (data BPS, kementerian, dan publikasi daerah). Analisis dilakukan melalui model SWOT–TOWS, teori Porter’s Five Forces, serta konsep Manajemen Persepsi Harapan Pelanggan untuk menilai kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Hasil kajian menunjukkan bahwa Riau memiliki potensi besar pada subsektor pariwisata, kerajinan, dan budaya Melayu, namun pengembangannya masih terkendala oleh keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia kreatif, serta belum adanya peta jalan ekonomi kreatif daerah yang selaras dengan peta nasional. Kontribusi pemerintah daerah masih terbatas pada dukungan promosi dan pembinaan pengrajin, sementara sektor lain seperti desain, musik, dan digital belum tersentuh secara sistematis.

Secara ekonomi, sektor kreatif berpeluang menjadi alternatif penggerak ekonomi non-ekstraktif, mendukung peningkatan PDRB dan PAD, serta membuka lapangan kerja baru. Diperlukan strategi terpadu berupa penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM kreatif, sinkronisasi kebijakan pusat-daerah, serta pembangunan infrastruktur pendukung. Dengan pengelolaan yang tepat, Provinsi Riau berpotensi menjadi pusat ekonomi dan kebudayaan Melayu di Asia Tenggara berbasis kreativitas dan kemandirian masyarakat.

Sektor industri merupakan penggerak utama pertumbuhan ekonomi nasional karena berperan besar dalam menciptakan nilai tambah, menyerap tenaga kerja, dan mengurangi kemiskinan. Dalam konteks desentralisasi ekonomi, pengembangan industri berbasis potensi daerah menjadi strategi penting untuk meningkatkan daya saing regional dan mendukung visi pembangunan industri nasional. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi inti industri daerah di Provinsi Riau, menganalisis pola kemitraan antara industri dan UKM, serta menyusun rencana strategis pengembangan industri daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan.

Metode penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan kombinasi teknik analisis kuantitatif melalui Analytical Hierarchy Process (AHP), Focus Group Discussion (FGD), dan analisis SWOT serta Diamond Porter. Data dikumpulkan melalui observasi lapangan, wawancara pakar, serta analisis data sekunder dari instansi pemerintah dan pelaku industri. Penelitian dilaksanakan di enam kabupaten/kota, yaitu Kuantan Singingi, Dumai, Kampar, Pekanbaru, Siak, dan Pelalawan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur industri di Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor pengolahan sumber daya alam (minyak dan gas bumi, kelapa sawit, hasil hutan, dan perikanan) dengan tingkat hilirisasi yang rendah. Berdasarkan hasil FGD dan analisis AHP, kelapa sawit ditetapkan sebagai komoditas unggulan prioritas Provinsi Riau karena memiliki nilai tambah ekonomi tinggi, dukungan kebijakan pemerintah, serta potensi ekspor besar. Selain itu, ditetapkan enam kompetensi inti industri daerah, yaitu:

a) Kuantan Singingi: industri kerupuk sagu

b) Dumai: industri pengolahan VCO (Virgin Coconut Oil)

c) Kampar: industri pengolahan ikan asap

d) Pekanbaru: industri kerajinan rotan

e) Siak: industri pengolahan pakan ternak

f) Pelalawan: industri pengolahan briket arang

Analisis rantai nilai menunjukkan bahwa keterlibatan UKM lokal masih rendah akibat keterbatasan teknologi, akses modal, dan infrastruktur. Untuk mengatasinya, dirumuskan tiga bentuk utama kemitraan industri–UKM, yaitu: kemitraan pembiayaan (akses modal danpenjaminan); kemitraan teknologi (transfer teknologi dan pelatihan SDM); dan kemitraan pemasaran (jaringan distribusi dan promosi bersama).

Hasil kajian juga menghasilkan roadmap pengembangan kompetensi inti industri daerah selama sepuluh tahun, dengan fokus pada peningkatan kapasitas teknologi dan SDM, pembangunan kawasan industri berbasis komoditas unggulan, penguatan kebijakan investasi, dan penyediaan infrastruktur pendukung. Pengembangan kompetensi inti industri daerah berbasis potensi unggulan dapat menjadi fondasi strategis peningkatan daya saing industri Provinsi Riau. Keberhasilan implementasi program ini sangat bergantung pada kolaborasi antara pemerintah daerah, pelaku industri besar, dan UKM melalui kemitraan yang sinergis, terukur, dan berkelanjutan.

Meningkatnya arus urbanisasi dan migrasi tenaga kerja ke kota-kota besar di Indonesia telah mendorong pertumbuhan pesat sektor informal, terutama kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh pedagang kaki lima (PKL). Sektor ini muncul sebagai wadah alternatif bagi tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal akibat keterbatasan lapangan kerja dan rendahnya tingkat pendidikan serta keterampilan. Meskipun sering kali tidak tercatat secara resmi, sektor informal memiliki kontribusi besar dalam menyerap tenaga kerja, menekan angka pengangguran, serta menjaga ketahanan ekonomi masyarakat perkotaan, terutama di masa krisis.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja pedagang kaki lima, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitasnya, menilai dampak sosial-ekonomi yang ditimbulkan, serta merumuskan model pengembangan yang berkelanjutan. Kajian menggunakan pendekatan policy research dengan metode studi kasus dan survei lapangan terhadap 60 responden PKL di enam kabupaten/kota di Provinsi Riau, yaitu Pekanbaru, Kampar, Pelalawan, Kuantan Singingi, Rokan Hulu, dan Siak. Data primer dikumpulkan melalui wawancara dan observasi langsung, sedangkan data sekunder berasal dari publikasi resmi dan dokumen kebijakan terkait.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar PKL di Riau merupakan pendatang dengan tingkat pendidikan rendah, bekerja secara mandiri dengan modal terbatas, serta tidak memiliki akses terhadap lembaga keuangan formal. Rata-rata pendapatan bersih berkisar Rp600.000–Rp1.000.000 per bulan, menunjukkan posisi ekonomi menengah-rendah. Kendala utama yang dihadapi adalah keterbatasan lokasi usaha yang legal, minimnya fasilitas dasar, sulitnya akses permodalan, dan lemahnya dukungan pembinaan pemerintah daerah. Meskipun demikian, keberadaan PKL terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap pengurangan pengangguran, penyediaan barang dan jasa murah bagi masyarakat, serta perputaran ekonomi lokal.

Secara umum, kinerja PKL dipengaruhi oleh tiga faktor dominan: tempat usaha, status lokasi, dan tingkat pendidikan. Dukungan pemerintah daerah masih minim dan cenderung bersifat represif dibandingkan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan model pengembangan PKL berbasis pemberdayaan partisipatif dan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, lembaga keuangan, serta organisasi masyarakat. Model ini mencakup: (1) penataan lokasi usaha yang legal dan higienis, (2) pembentukan koperasi PKL, (3) akses pembiayaan mikro tanpa agunan, (4) pelatihan kewirausahaan dan manajemen usaha, serta (5) penyediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dengan pendekatan kebijakan yang terencana, inklusif, dan berkelanjutan, pedagang kaki lima dapat bertransformasi dari pelaku ekonomi informal menjadi usaha kecil yang produktif dan berdaya saing, sekaligus menjadi bagian integral dari sistem ekonomi kota yang tangguh, manusiawi, dan berkeadilan.

Laporan ini memaparkan hasil kegiatan Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Riau Tahun Anggaran 2011 yang berfungsi sebagai lembaga non-struktural dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek) di daerah. Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh semangat otonomi daerah yang menuntut kemandirian daerah dalam mengelola potensi dan sumber daya lokal untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks tersebut, DRD berperan strategis untuk menjembatani sinergi antara pemerintah daerah, lembaga litbang, perguruan tinggi, dan dunia usaha.

Penelitian dan kegiatan yang dilakukan DRD Riau sepanjang tahun 2011 meliputi koordinasi kelembagaan riset daerah, kunjungan kerja ke kabupaten/kota, serta partisipasi dalam forum nasional dan lokakarya riset unggulan. Kegiatan ini bertujuan mengidentifikasi potensi riset daerah, memperkuat jejaring kelembagaan Iptek, dan menyusun arah kebijakan riset yang selaras dengan kebutuhan pembangunan daerah. Hasil kunjungan ke kabupaten Rokan Hulu dan Kepulauan Meranti menunjukkan masih lemahnya kelembagaan riset dan rendahnya sinergi antar satuan kerja pemerintah daerah (SKPD), terutama dalam pemanfaatan hasil riset untuk perencanaan pembangunan.

Melalui partisipasi dalam Lokakarya Penguatan Jejaring Riset Nasional di Jakarta, DRD Riau turut memperkenalkan konsep Open Method of Research Coordination (OMRC) sebagai mekanisme komunikasi dan pertukaran data riset berbasis jejaring antara pusat dan daerah. Hasil kajian menegaskan pentingnya pembentukan Balitbangda dan DRD di setiap kabupaten/kota, peningkatan kapasitas SDM peneliti daerah, serta penerapan sistem inovasi daerah yang terintegrasi dengan Sistem Inovasi Nasional (SIN).

Secara keseluruhan, kegiatan DRD Provinsi Riau tahun 2011 memberikan kontribusi penting dalam penguatan kebijakan Iptek daerah, terutama melalui penyusunan arah riset prioritas dan model kemitraan antar-lembaga. DRD diharapkan terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mewujudkan pembangunan berbasis pengetahuan dan inovasi menuju kemandirian dan daya saing daerah.

Penelitian berjudul “Kajian Pewilayahan Komoditi Unggulan Peternakan di Provinsi Riau” ini bertujuan untuk mengidentifikasi jenis ternak unggulan, menentukan wilayah basis pengembangan, serta merumuskan strategi pengembangan komoditas peternakan potensial di tiga kabupaten, yaitu Rokan Hulu, Kampar, dan Kuantan Singingi. Kajian dilakukan melalui analisis data sekunder yang bersumber dari instansi terkait, seperti Dinas Peternakan dan Badan Pusat Statistik, serta analisis deskriptif menggunakan pendekatan Location Quotient (LQ) dan SWOT.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditas unggulan peternakan di wilayah kajian meliputi kerbau, sapi potong, kambing, dan ayam buras. Faktor pendukung utama pengembangan komoditas ini antara lain kesesuaian agroklimat, ketersediaan lahan dan pakan hijauan, serta peluang pasar yang terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan jumlah penduduk. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti keterbatasan bibit, rendahnya kualitas sumber daya manusia peternak, keterbatasan fasilitas kesehatan ternak, dan akses permodalan yang lemah.

Berdasarkan hasil analisis SWOT, diperoleh strategi pengembangan agresif yang menitikberatkan pada pemanfaatan kekuatan internal dan peluang eksternal. Strategi tersebut meliputi peningkatan sarana penyediaan pakan, pengembangan bibit unggul, penguatan fasilitas pelayanan peternakan, optimalisasi kemitraan dengan investor, serta pendampingan manajemen usaha bagi peternak lokal. Kajian ini merekomendasikan pentingnya pewilayahan komoditas ternak unggulan sebagai dasar perencanaan pembangunan peternakan berkelanjutan yang mampu mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan daya saing ekonomi daerah.

Kajian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi bahan organik lokal sebagai bahan baku pupuk organik serta merumuskan strategi pengembangan dan pemanfaatannya di Provinsi Riau. Penelitian dilatarbelakangi oleh kondisi lahan pertanian Riau yang umumnya miskin unsur hara, bereaksi masam, serta memiliki kandungan bahan organik rendah. Ketergantungan pada pupuk kimia yang mahal dan bersubsidi mendorong perlunya alternatif berupa pupuk organik yang lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan survei, melibatkan pengumpulan data sekunder dari BPS dan dinas terkait, serta wawancara dan kuesioner pada petani di Kabupaten Kampar dan Kota Dumai. Analisis data dilakukan secara kualitatif dan kuantitatif menggunakan metode SWOT untuk merumuskan strategi pengembangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Provinsi Riau memiliki potensi besar bahan organik lokal yang berasal dari limbah pertanian, perkebunan, dan peternakan. Limbah jerami padi diperkirakan mencapai 738.980 ton per tahun atau setara 369.490 ton kompos jerami, sedangkan limbah ternak menghasilkan lebih dari 133 ribu ton kotoran padat per tahun. Selain itu, limbah kelapa sawit seperti tandan kosong (tankos) juga berpotensi besar sebagai bahan baku pupuk organik. Pupuk organik terbukti mampu memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, meningkatkan produktivitas lahan, serta mengurangi ketergantungan terhadap pupuk anorganik.

Strategi pengembangan yang dihasilkan meliputi: (1) optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian dan peternakan melalui pelatihan dan penyediaan teknologi pengomposan, (2) pembentukan kelembagaan pengelola pupuk organik berbasis masyarakat, (3) dukungan regulasi dan insentif bagi produsen pupuk organik, serta (4) peningkatan koordinasi antarinstansi untuk memperluas penggunaan pupuk organik di seluruh kabupaten/kota.

Kajian ini menegaskan bahwa pengembangan pupuk organik berbahan lokal merupakan langkah strategis untuk mewujudkan pertanian berkelanjutan, memperbaiki kualitas tanah, serta meningkatkan kesejahteraan petani di Provinsi Riau.

Perkembangan kota merupakan proses perubahan dinamis yang dipengaruhi oleh faktor fisik, sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau mengalami percepatan pertumbuhan yang signifikan dalam dua dekade terakhir, ditandai dengan konversi lahan pertanian menjadi kawasan terbangun, peningkatan jumlah penduduk, serta ekspansi aktivitas ekonomi ke wilayah pinggiran (urban fringe). Peningkatan ini membawa implikasi positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun juga menimbulkan berbagai permasalahan tata ruang, lingkungan, dan sosial akibat ketidakterkendalian pola pembangunan permukiman.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengkaji arah dan luas perkembangan fisik Kota Pekanbaru akibat pertumbuhan wilayah perkotaan; serta (2) menganalisis dan memprediksi permasalahan lingkungan fisik, kimia, biologi, sosial ekonomi, dan budaya yang muncul sebagai dampak pengembangan wilayah. Metodologi yang digunakan meliputi analisis spasial perkembangan kota berdasarkan data tata ruang, penggunaan lahan, kependudukan, dan ekonomi; serta kajian kebijakan pembangunan di tingkat nasional, provinsi, dan kota. Unit analisis mencakup wilayah pusat kota (inner city) dan wilayah pinggiran (urban fringe).

Hasil analisis menunjukkan bahwa Kota Pekanbaru telah bertransformasi menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) dengan luas wilayah mencapai 632,26 km². Pertumbuhan fisik kota mengarah ke selatan dan tenggara, terutama di Kecamatan Tenayan Raya, Tampan, dan Marpoyan Damai. Struktur ekonomi kota didominasi sektor tersier—perdagangan, jasa, dan transportasi—dengan kontribusi lebih dari 67% terhadap PDRB dan tingkat pertumbuhan rata-rata 9,59% (2004–2008). Namun, ekspansi permukiman yang sporadis dan tidak terintegrasi dengan sistem sarana-prasarana dasar menimbulkan permasalahan serius seperti banjir, inefisiensi infrastruktur, serta beban tambahan bagi pemerintah daerah. Secara sosial, tingginya angka migrasi menjadikan Pekanbaru kota multi-etnis dengan kepadatan penduduk 1.264 jiwa/km² (2009) dan dominasi usia produktif (67,23%).

Tantangan utama yang dihadapi meliputi: (1) pengendalian pola ruang dan pertumbuhan permukiman; (2) ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja formal; serta (3) kebutuhan integrasi transportasi dan infrastruktur antarwilayah menghadapi prediksi status metropolitan tahun 2030. Oleh karena itu, strategi pengembangan diarahkan pada penguatan kerja sama antar kota/kabupaten sekitar (Kampar, Siak, Pelalawan), pengetatan izin tata ruang sesuai RTRW, peningkatan tanggung jawab pengembang terhadap penyediaan sarana dasar,perluasan kesempatan kerja di sektor formal, dan optimalisasi pemisahan fungsi Bandara Sultan Syarif Kasim II untuk efisiensi transportasi udara.

Studi ini menyimpulkan bahwa keberlanjutan perkembangan Kota Pekanbaru memerlukan pendekatan tata ruang terpadu, kolaboratif, dan berkelanjutan antara pemerintah, pengembang, dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang konsisten serta pengendalian pembangunan berbasis keseimbangan lingkungan dan sosial menjadi kunci dalam mewujudkan Pekanbaru sebagai kota metropolitan yang tertata, produktif, dan berkelanjutan.

Ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) merupakan fondasi utama kemajuan sosial, ekonomi, dan budaya di era Revolusi Industri 4.0. Dalam konteks Provinsi Riau, penguasaan dan penerapan IPTEK menjadi kebutuhan strategis untuk mendorong daya saing daerah dan memperkuat kapasitas sumber daya manusia. Menyadari pentingnya hal tersebut, Pemerintah Provinsi Riau melalui Badan Penelitian dan Pengembangan menggagas pembangunan Taman Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Taman IPTEK) sebagai pusat inovasi, edukasi, dan rekreasi berbasis riset terapan.

Penelitian ini bertujuan menyusun Detail Engineering Design (DED) sebagai dokumen teknis komprehensif yang mencakup perencanaan tapak, struktur, arsitektur, utilitas, dan lanskap pembangunan Taman IPTEK di kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Sultan Syarif Hasyim, Kabupaten Kampar. Metodologi penyusunan DED meliputi studi literatur, survei topografi dan lingkungan, analisis makro–mikro tata ruang, analisis fungsional dan lingkungan, serta perancangan konseptual hingga penyusunan gambar teknis dan rencana anggaran biaya.

Hasil kajian menetapkan lokasi pembangunan seluas ±105 hektare dengan konsep pengembangan fungsi ganda (dual function) yang mengintegrasikan wisata minat khusus (IPTEK) dan wisata rekreasi. Zonasi kawasan terdiri atas area konservasi (laboratorium alam dan kebun raya mini), penelitian dan pengembangan (komoditas unggulan Riau seperti migas, sawit, dan kehutanan), serta area rekreasi dan pameran. Konsep tata ruang terpusat (centralized concept) dipilih untuk menciptakan kesatuan visual dan fungsional kawasan. Desain arsitektur mengadopsi prinsip green design dan sustainable architecture, dengan elemen estetika khas budaya Melayu Riau.

Studi ini menghasilkan rancangan teknis lengkap yang meliputi struktur bangunan permanen (beton bertulang) berusia pakai 50 tahun, sistem sirkulasi kolektor dengan jalur pejalan kaki dan sepeda, serta strategi pemasaran dan kelembagaan pengelola kawasan. Rekomendasi utama meliputi pelaksanaan pembangunan bertahap sesuai zona (privat, publik, semi publik), percepatan pembentukan lembaga pengelola Taman IPTEK, serta promosi kerja sama investasi dengan pihak swasta strategis.

Pembangunan Taman IPTEK Riau diharapkan menjadi ikon edukatif dan rekreatif yang mendukung konservasi lingkungan sekaligus memperkuat ekosistem inovasi daerah, menjadikan Riau sebagai pusat perekonomian dan kebudayaan berbasis ilmu pengetahuan di Indonesia bagian barat.

Pembangunan infrastruktur kelistrikan merupakan elemen vital dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama di wilayah terpencil. Provinsi Riau, meskipun dikenal sebagai salah satu pusat energi nasional, masih menghadapi keterbatasan signifikan dalam pemerataan akses listrik. Sebagian besar desa di daerah terpencil masih bergantung pada Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) yang mahal, tidak efisien, dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Menjawab tantangan tersebut, studi ini dilakukan untuk menilai kelayakan penerapan Pembangkit Listrik Tenaga Hybrid (PLTH) berbasis kombinasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Diesel, serta mengevaluasi potensi integrasi energi angin di Provinsi Riau.

Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif-kuantitatif melalui pemodelan sistem energi menggunakan perangkat lunak HOMER/RETScreen dengan parameter optimasi Levelized Cost of Energy (LCOE) dan Loss of Power Supply Probability (LPSP). Data primer dan sekunder dikumpulkan dari survei lapangan, pengukuran sumber daya energi, serta analisis profil beban listrik masyarakat desa. Evaluasi finansial dilakukan dengan menghitung indikator Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR), dan Payback Period dalam horizon proyek 25 tahun.

Hasil studi menunjukkan bahwa potensi energi surya di Riau sangat memadai dengan ratarata radiasi 4,5–5,0 kWh/m²/hari, sementara potensi angin relatif rendah (<4 m/s), sehingga konfigurasi optimal adalah sistem PV–Baterai–Genset. Sistem dengan kapasitas 100 kWp PV dan 500 kWh baterai mampu menghasilkan energi tahunan sebesar 155.000 kWh dengan LPSP 0,7%, menandakan keandalan tinggi. Nilai LCOE PLTH (0,28 USD/kWh) terbukti lebih rendah dibandingkan PLTD murni (0,35 USD/kWh), dengan NPV positif (120.000 USD), IRR 12,5%, dan periode pengembalian 8,2 tahun. Secara lingkungan, PLTH mampu mengurangi konsumsi BBM hingga 60.000 liter per tahun dan menurunkan emisi CO₂ sekitar 150 ton per tahun.

Lokasi Desa Lubuk Besar, Kabupaten Indragiri Hulu, direkomendasikan sebagai site paling layak untuk proyek percontohan PLTH berdasarkan kelayakan teknis dan sosial. Implementasi proyek ini diharapkan menjadi model replikasi untuk desa-desa lain di Riau, dengan potensi penghematan BBM hingga 600.000 liter per tahun apabila diimplementasikan di sepuluh lokasi serupa. Studi ini menegaskan bahwa penerapan sistem hybrid merupakan solusi transisi energi yang strategis dan berkelanjutan bagi kawasan pedesaan Riau.