BRIDA Riau - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau

Abstrak: Akselerasi Kebijakan Lingkungan Berbasis Data: Perluasan Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Provinsi Riau

Pertumbuhan penduduk, perkembangan industri, dan aktivitas manusia meningkatkan tekanan terhadap kualitas air dan udara di Provinsi Riau. Policy brief ini membahas pengembangan Water and Air Quality Monitoring System(WAQMS), yaitu sistem pemantauan berbasis sensor yang mengintegrasikan data kualitas air dan udara melalui dasbor secara waktu nyata untuk mendukung pengambilan keputusan lingkungan yang berkelanjutan. Implementasi percontohan dilakukan di Kabupaten Kampar, Kota Pekanbaru, dan Kabupaten Siak, dengan parameter pemantauan meliputi PM2.5, PM10, suhu, kelembapan, pH, dan kekeruhan. Sistem ini menyediakan informasi lingkungan secara tepat waktu dan dinilai bermanfaat oleh pemangku kepentingan setempat untuk mendukung pengelolaan lingkungan. Temuan tersebut menunjukkan potensi WAQMS dalam mendukung peringatan dini dan perencanaan respons terhadap pencemaran. Namun, bukti kuantitatif mengenai akurasi, kemampuan prediksi, dan perbandingan biaya belum disajikan sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut. Rekomendasi kebijakan mencakup perluasan implementasi secara bertahap, integrasi data dengan sistem pemantauan nasional, pelatihan operator, penyediaan infrastruktur yang memadai, serta pendanaan berkelanjutan untuk kalibrasi, pemeliharaan, validasi data, dan pembaruan teknologi. Keberhasilan penerapan WAQMS bergantung pada kualitas data, kesinambungan operasional, dan kesiapan institusi dalam menindaklanjuti informasi sebagai dasar kebijakan lingkungan.

Abstrak: Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi Riau

Kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau masih menjadi tantangan besar meskipun wilayah ini kaya sumber daya alam. Melalui analisis kemiskinan multidimensional dan pendekatan Analytical Hierarchy Process (AHP), studi ini mengidentifikasi bahwa kemiskinan tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan tetapi juga akses terhadap layanan dasar, pendidikan, dan kesehatan. Penelitian yang dilakukan di Kepulauan Meranti, Rokan Hulu, Kuantan Singingi, dan Kota Dumai menghasilkan 11 strategi prioritas, dengan fokus utama pada peningkatan layanan gizi dan kesehatan, perbaikan rumah tidak layak huni, serta perluasan akses air bersih dan sanitasi. Dengan pelibatan berbagai stakeholder, strategi-strategi ini diharapkan mampu mengurangi kemiskinan ekstrem secara berkelanjutan di Riau

Abstrak: Sagu Untuk Masa Depan Edukasi dan Promosi Produk Olahan Lokal Kepada Generasi Muda

Sagu merupakan pangan lokal yang memiliki potensi besar sebagai sumber karbohidrat alternatif sekaligus identitas budaya di Provinsi Riau. Namun, saat ini eksistensinya tidak menjadi primadona di kalangan generasi muda yang lebih mengenal pangan modern dan impor. Minimnya edukasi serta rendahnya promosi produk olahan sagu menjadi tantangan utama dalam pelestarian dan pengembangan konsumsi sagu untuk masa depan secara berkelanjutan. Policy brief ini menyoroti pentingnya strategi edukasi dan promosi yang terintegrasi untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, dan minat generasi muda terhadap produk olahan sagu. Melalui pendekatan berbasis sekolah, media sosial, pelatihan kewirausahaan, riset dan inovasi produk serta dukungan kebijakan pemerintah daerah, sagu dapat dikemas menjadi pangan modern yang menarik dan bernilai ekonomi tinggi. Strategi kebijakan meliputi 1) Pengarusutamaan sagu melalui regulasi, kampanye dan sosialisasi, 2) Riset dan inovasi pengembangan produk olahan sagu, dan 3) Kemitraan dengan UMKM dan Industri Kreatif. Rekomendasi kebijakan diantaranya adalah 1) pengenalan bahan pangan lokal, termasuk sagu, dalam muatan lokal pendidikan, 2) promosi sagu dalam kegiatan even-even pariwisata di Provinsi Riau, 3) pelatihan dan bantuan modal usaha bagi generasi muda yang tertarik mengembangkan produk olahan sagu, dan 4) Mendorong kolaborasi antara pelajar/mahasiswa dengan pelaku UMKM untuk mengembangkan produk sagu yang modern dan sesuai selera pasar.

Abstrak: Model Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Dalam Mendukung Pembangunan Di Provinsi Riau

Meningkatan efisiensi dan efektivitas pengelolaan dana TJSLBU di Provinsi Riau, yang dapat membawa dampak positif pada pembangunan berkelanjutan

Abstrak: Menghadirkan Konselor ASI Di Lokus Stunting

Undang-undang No. 4/2024 tentang kesejahteraan Ibu dan Anak pada Fase 1000 HPK pasal 11 ayat 1 menyebutkan setiap anak berhak mendapatkan ASI ekslusif sejak dilahirkan sampai dengan anak berusia 6 bulan dan pemberian ASI dilanjutkan hingga anak berusia 2 tahun kecuali ada indikasi medis. Salah satu faktor yang mendorong keberhasilan pencapaian ASI Ekslusif adalah konseling ASI yang dilakukan oleh Konselor ASI. Pemberian konseling menyusui dan penyediaan tenaga konselor merupakan tanggungjawab Pemda Provinsi/Kabupaten sesuai dengan PP No. 13/2022 tentang Pemberian ASI Ekslusif pasal 4 dan 5. Ringkasan Eksekutif: 1Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau 2Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Riau MENGHADIRKAN KONSELOR ASI DI LOKUS STUNTING Disusun Oleh: Heryudarini Harahap1 Desmil Faneni2 Heri Yanto2 Tuti Rahmawati2 Nadya Khaira Wardi1 SKI Tahun 2023 menunjukkan pemberian ASI Ekslusif di Indonesia dan Provinsi Riau masih rendah berturut-turut yaitu 55,5% dan 54,5%. Di Provinsi Riau, belum semua Puskemas mempunyai konselor ASI, jumlahnya masih belum mencukupi dan tidak merata di Kabupaten/Kota. Dalam upaya untuk menghadirkan tenaga konselor di desa-desa lokus stunting dan meningkatkan capaian ASI Ekslusif, rekomendasi yang diberikan adalah dengan meningkatkan kapasitas dan kapabilitas konselor ASI, mendorong peran kemitraan pada organisasi profesi dan perusahaan, mendorong penyusunan kebijakan daerah, dan memberikan reward kepada kepada stake holder dan ibu yang memberikan ASI Ekslusif.

Abstrak: Kaji Tindak Pencegahan Kematian Ibu Melalui Pemberdayaan Kader dan Ibu Hamil Berbasis Aplikasi AMERTA Di Provinsi Riau

Dalam (SUPAS) 2015 AKI tercatat 305 kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup. Menurut Profil Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Riau tercatat pada tahun 2023 jumlah kematian ibu sebanyak 112 kasus. Tercatat di Kota Pekanbaru sebanyak 13 (11%), Kota Dumai sebanyak 9 (7,3%), Kabupaten Rokan Hilir sebanyak 9 (7,3%) dan Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 5 (4%). Penyebab langsung kematian ibu adalah dikarenakan komplikasi, diantaranya (31,9%), Eklampsia (28,7%), jantung (8,2%), Infeksi nifas (2,5%), dan lain- lain (22,9%). Faktor risiko lain disebabkan 3 terlambat yang berakar pada masyarakat itu sendiri yaitu terlambat mengenali, terlambat merujuk dan terlambat ditangani. Kader adalah bagian dari Masyarakat yang dipercaya oleh ibu dan keluarga terhadap masalah kesehatannya. Melalui peran kader diharapkan dapat menurunkan kematian ibu dengan teknologi tepat guna. Berdasarkan tempat terjadinya kematian ibu terbanyak pada tahun 2023 adalah di rumah sakit yaitu sebanyak 90 (74%), diikuti rumah ibu sebanyak 19 (15%), diperjalanan 9 (7,8%) dan klinik/rumah bersalin sebanyak 4 (3,2%). Kematian ibu tidak hanya disebabkan oleh penyebab langsung, tetapi juga faktor tidak langsung yang dikenal dengan faktor risiko 3 terlambat yaitu terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk/ transportasi dan terlambat menangani.

Abstrak: Integration of Sensors and Real-Time Monitoring of Water and Air Quality To Support Sustainable Decision-Making in Environtmental Management in Riau Province

The growing population, expanding industries, and increasing human activities have led to a rise in air and water pollution, which can negatively impact the environment and public health. Monitoring air and water quality has become essential in efforts to identify pollution sources, assess the impact of human activities, and formulate effective mitigation strategies. However, conventional monitoring approaches are often inefficient and lack the ability to provide real-time information. This study develops a sensor-based air and water quality monitoring system integrated with a real-time dashboard. The system not only generates accurate data but also offers predictive analysis to support decision-making by government and other stakeholders. Through the integration of sensors and real-time monitoring, environmental managers, authorities, and the public can access accurate and up-to-date information on air and water quality across various monitoring locations. This data can serve as a basis for identifying issues, evaluating the effectiveness of mitigation actions, and planning sustainable policies for environmental management. Real-time monitoring enables users to observe environmental changes and trends as they happen and gain insights into long-term patterns.

Abstrak: Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Provinsi Riau Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi

Latar Belakang Permasalahan Provinsi Riau telah berkembang menjadi tujuan investasi strategis di berbagai sektor, seperti perkebunan, industri pengolahan, dan pariwisata, dengan PDRB pada 2023 mencapai Rp1.026,47 triliun. Meskipun ekonomi tumbuh 4,21 persen, terdapat perlambatan dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor konstruksi mencatat pertumbuhan tertinggi, namun permasalahan kesejahteraan, terutama dalam penyerapan tenaga kerja, masih terjadi. Tingkat pengangguran mencapai 4,23 persen pada Agustus 2023, sementara kemiskinan berkurang menjadi 423.400 orang. Untuk mencapai visi "Riau Maju 2024-2045," diperlukan peningkatan kualitas SDM, transformasi ekonomi, dan inovasi. Pertumbuhan ekonomi harus diselaraskan dengan kesejahteraan sosial melalui perencanaan tenaga kerja dan inovasi agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas di masyarakat. B. Tujuan Policy paper ini bertujuan untuk mengembangkan ekosistem kemitraan yang kuat dan berkelanjutan di Provinsi Riau guna mendorong inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal. Dengan memadukan metodologi Foresight dan System Dynamics untuk mengidentifikasi tren masa depan dan memodelkan interaksi kompleks antara berbagai faktor ekonomi dan sosial, serta fokus pada kolaborasi antara pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan, diharapkan dapat tercipta sinergi yang mendukung pengembangan SDM yang kompeten dan inovatif serta pengurangan ketergantungan ekonomi pada sektor-sektor tertentu.. C. Metodologi Penelitian ini menggunakan metodologi yang menggabungkan Foresight dan System Dynamics. Pendekatan Foresight digunakan untuk mengidentifikasi tren jangka panjang dan mengembangkan skenario masa depan melalui horizon scanning, drivers of change, konsultasi Delphi dengan pemangku kebijakan, dialog, diskusi terpumpun, dan Focus Group Discussions (FGD). Dalam setiap tahapan pelaksanaan kegiatan, keterlibatan mitra vokasi pentahelix (pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, dan media) sangat penting untuk memastikan keselarasan antara rencana pengembangan daerah berdasarkan potensi serta peran aktif pihakpihak terkait. Pada tahap identifikasi event dan trend, horizon scanning melibatkan pemerintah, diwakili oleh Bappeda, Disdik, Disnaker, dan DPMTSP, yang berperan memberikan arah kebijakan strategis. Akademisi diwakili oleh para pakar dari berbagai disiplin ilmu yang sesuai dengan dimensi STEEPV (Social, Technology, Economic, Environmental, Political, dan Values) yang memiliki pengalaman sebagai staf ahli pemerintahan, sehingga dapat memberikan perspektif ilmiah dan relevan. Keterlibatan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) di Riau menjadi kunci keberhasilan horizon scanning karena mereka menghadapi kondisi lapangan yang lebih representatif dan praktisi. Untuk mengidentifikasi kebutuhan masyarakat, tokohtokoh masyarakat, termasuk ahli budaya dari Lembaga Adat Melayu (LAM), dilibatkan untuk memberikan wawasan terkait karakter dan budaya lokal. Sementara itu, unsur media memiliki peran penting dalam memantau tren serta arah kebijakan publik di masa mendatang, sekaligus viii membantu memperkuat visibilitas dan penerimaan publik terhadap kebijakan yang akan diambil. Hasil penjaringan dan analisis ini kemudian dimodelkan untuk mendapatkan kajian yang menggambarkan potensi perubahan dan implikasi kebijakan jangka panjang. Pendekatan System Dynamics digunakan untuk memodelkan hubungan sebab-akibat yang kompleks dalam sistem ekonomi dan tenaga kerja di Riau, serta memvalidasi dan mengukur dampak dari berbagai drivers of change yang diidentifikasi. Hasil dari pemodelan dan skenario yang telah dikembangkan dari drivers of change kemudian dibahas lebih lanjut melalui konsultasi Delphi. Proses ini melibatkan pemangku kepentingan utama dari unsur pentahelix untuk memastikan bahwa skenario rencana pengembangan dapat diterima dan diimplementasikan secara sinergis oleh semua pihak. Dalam konsultasi ini, setiap aktor dari pemerintah, akademisi, industri, masyarakat, maupun media memberikan masukan kritis terkait kelayakan, potensi tantangan, dan sumber daya yang dibutuhkan untuk menjalankan rencana tersebut. Dengan pendekatan ini, skenario yang dihasilkan tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga praktis, sehingga semua pihak dapat berperan aktif dalam pelaksanaannya, menciptakan keselarasan antara tujuan pengembangan daerah dan kemampuan setiap mitra untuk berkontribusi secara efektif. D. Temuan 1. Diversifikasi Ekonomi: Diperlukan upaya untuk mendiversifikasi ekonomi guna mengurangi ketergantungan pada sektor minyak dan gas. Sektor-sektor seperti perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata dan industri pengolahan memiliki potensi besar untuk dikembangkan guna meningkatan ketahanan ekonomi daerah. 2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) : Jumlah SMK di Riau sebanyak 306 adalah fondasi penting dalam mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pendidikan vokasi. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan vokasi menjadi krusial untuk menjawab tantangan global, terutama dengan perkembangan industri yang semakin cepat. Penyelarasan kurikulum dengan Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) merupakan strategi utama yang diterapkan di lembaga pendidikan vokasi di Riau. Hal ini bertujuan agar lulusan SMK dan politeknik memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan pasar kerja. Selain itu, peningkatan keterampilan digital dan teknis menjadi fokus penting, mengingat digitalisasi ekonomi yang terus berkembang. 3. Integrasi Teknologi : Pemanfaatan teknologi seperti digitalisasi dan otomatisasi di sektorsektor utama seperti perkebunan, pertanian, perikanan, pariwisata dan industri pengolahan dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mendukung inovasi. Teknologi juga penting dalam mitigasi dampak perubahan iklim dan peningkatan keberlanjutan lingkungan. 4. Ekosistem Kemitraan: Sinergi antara pemerintah daerah, industri, dan lembaga pendidikan sangat penting untuk membangun ekosistem kemitraan yang kondusif dan produktif. Kolaborasi erat ini akan mendukung pengembangan klaster inovasi yang berbasis potensi lokal dan kebutuhan pasar. E. Rekomendasi 1. Pengembangan kebijakan yang mendukung hilirisasi produk lokal harus menjadi prioritas. Kebijakan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang ix berkelanjutan melalui peningkatan nilai tambah produk-produk daerah, serta menarik investasi di sektor-sektor strategis. Agar kebijakan ini efektif, regulasi yang mendukung harus dipadukan dengan insentif fiskal yang jelas. Pemerintah daerah bersama investor dan pelaku industri lokal perlu bersinergi dalam mewujudkan kebijakan ini, dengan target implementasi jangka menengah hingga panjang sesuai dengan rencana pembangunan daerah. 2. Penyelarasan antara pendidikan vokasi dan kebutuhan industri menjadi hal krusial dalam mempersiapkan tenaga kerja yang kompeten dan terampil. Untuk mencapai tujuan ini, kurikulum pendidikan vokasi harus disesuaikan dengan tuntutan pasar kerja, terutama dalam hal keterampilan digital dan teknis. Melalui penyelarasan ini, diharapkan daya saing tenaga kerja lokal dapat meningkat, sehingga kebutuhan industri akan tenaga kerja terampil dapat terpenuhi. Pemerintah, institusi pendidikan, dan sektor industri harus berkolaborasi dalam pengembangan kurikulum, dengan implementasi bertahap dalam 2-3 tahun ke depan. 3. Pembangunan infrastruktur transportasi dan digital sangat penting untuk mendukung konektivitas dan meningkatkan daya saing daerah. Infrastruktur yang memadai akan memperlancar mobilitas, mempercepat arus barang dan jasa, serta menarik investasi baru. Pembangunan ini direncanakan dalam 5-10 tahun ke depan, sesuai dengan rencana strategis pemerintah daerah, melalui kemitraan antara sektor publik dan swasta. 4. Keberlanjutan lingkungan harus menjadi landasan dalam setiap proses pembangunan. Pemerintah perlu mendorong industri agar menerapkan praktik-praktik ramah lingkungan guna melindungi ekosistem lokal. Selain itu, kebijakan mitigasi perubahan iklim dan adaptasi harus diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah. Insentif bagi industri yang menerapkan prinsip keberlanjutan juga harus diberikan, sehingga keseimbangan antara pembangunan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap terjaga

Abstrak: Pengembangan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Di Kawasan Industri Tenayan Raya dan Buton Di Provinsi Riau

Pengembangan infrastruktur memainkan peran kunci dalam pertumbuhan industri di Kawasan Tenayan Raya dan Buton. Infrastruktur yang baik memberikan fondasi yang kuat bagi industri untuk tumbuh dan berkembang. Kawasan Tenayan Raya dan Buton memiliki potensi yang besar untuk menjadi pusat industri yang berpengaruh.Dengan adanya pengembangan infrastruktur yang canggih dan terintegrasi, termasuk jalan raya yang baik, jaringan transportasi yang efisien, sistem logistik yang handal, dan akses yang mudah ke pelabuhan dan bandara, industri di kawasan ini akan mendapatkan keuntungan yang signifikan. Infrastruktur yang memadai akan mengurangi biaya logistik dan waktu perjalanan, serta mempermudah pengiriman barang dan distribusi produk.Peningkatan infrastruktur juga akan menarik investasi baru ke Kawasan Tenayan Raya dan Buton. Perusahaan akan tertarik untuk memanfaatkan fasilitas dan aksesibilitas yang baik untuk mengembangkan usaha mereka. Dampaknya adalah peningkatan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.Selain itu, infrastruktur yang berkualitas akan membantu meningkatkan daya saing industri di kawasan ini. Perusahaan akan dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas produk mereka. Dengan adanya infrastruktur yang handal, kawasan ini dapat menjadi destinasi yang menarik bagi bisnis lokal maupun internasiona

Abstrak: Intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pada Lanjut Usia Melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti

Tujuan dari analisis ini adalah untuk memberikan gambaran kemiskinan ekstrem pada lansia dan bagaimana strategi penghapusan kemiskinan ekstrem melalui pengurangan beban masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti. 2. Ditemukan 1778 (14,1%) dari 12.603 kepala keluarga yang berumur 60 tahun keatas dan dalam kondisi kemiskinan ekstrem (desil 1). Terdapat 3 orang lansia yang berusia 100 tahun keatas. Lansia yang tidak bekerja 342 orang, dari lansia yang bekerja sebagian besar bekerja sebagai pekerja lepas dan petani. Pekerjaan yang dilakukan oleh lansia adalah pekerjaan yang memerlukan tenaga fisik. 3. Lansia yang “tidak padan: data Disdukcapil adalah 261 orang. 4. Ditemukan 1447 lansia (81,4%) yang tidak menerima bantuan BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai), BST (Bantuan Sosial Tunai), PKH (Program Keluarga Harapan), Sembako (bantuan sosial pangan) atau BPUM (Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro), disisi lain terdapat 102 orang lansia yang mendapat bantuan BPNT, BST, PKH dan Sembako. Dari 1447 Lansia yang tidak mendapatkan bantuan 1071 (74,0%) telah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraaan Sosial (DTKS) 5. Strategi yang melalui pengurangan beban adalah lansia dengan kondisi kemiskinan ekstrem menjadi prioritas untuk diberikan bantuan secara rutin. Pemberian bantuan dengan memperhatikan status pekerjaan, dan jumlah anggota keluarga. Lansia yang tidak mempunyai pekerjaan, hidup sendiri atau hidup bersama lansia lainnya dalam keluarga perlu mendapatkan perhatian yang lebih

No	Judul Dokumen	Tahun	Bidang	Lokus (Kab/Kota)	Aksi
1	Akselerasi Kebijakan Lingkungan Berbasis Data: Perluasan Pemantauan Kualitas Air dan Udara di Provinsi Riau	2023	Lingkungan Hidup	Kota Pekanbaru	File
2	Strategi Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem Di Provinsi Riau	2025	Ekonomi Kebijakan Publik Kemiskinan	Kota Dumai Kab. Rokan Hulu Kab. Kuantan Singingi Kab. Kepulauan Meranti	File
3	Sagu Untuk Masa Depan Edukasi dan Promosi Produk Olahan Lokal Kepada Generasi Muda	2025	Ekonomi Perkebunan Pertanian Pangan	Provinsi Riau	File
4	Model Pengelolaan Dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha (TJSLBU) Dalam Mendukung Pembangunan Di Provinsi Riau	2025	Ekonomi Kebijakan Publik Pembangunan Daerah	Provinsi Riau	File
5	Menghadirkan Konselor ASI Di Lokus Stunting	2025	Ibu dan Anak Kesehatan Stunting	Provinsi Riau	File
6	Kaji Tindak Pencegahan Kematian Ibu Melalui Pemberdayaan Kader dan Ibu Hamil Berbasis Aplikasi AMERTA Di Provinsi Riau	2025	Pembangunan SDM Kesehatan	Provinsi Riau	File
7	Integration of Sensors and Real-Time Monitoring of Water and Air Quality To Support Sustainable Decision-Making in Environtmental Management in Riau Province	2025	Inovasi Lingkungan Teknologi	Provinsi Riau	File
8	Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah Provinsi Riau Program Penguatan Ekosistem Kemitraan Untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi	2024	Ekonomi Kebijakan Publik Pembangunan SDM Vokasi Industri Inovatif Daerah	Provinsi Riau	File
9	Pengembangan Infrastruktur dan Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Di Kawasan Industri Tenayan Raya dan Buton Di Provinsi Riau	2024	Ekonomi Pembangunan Daerah Perencanaan Wilayah Infrastruktur	Kota Pekanbaru Kab. Siak	File
10	Intervensi Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Pada Lanjut Usia Melalui Pengurangan Beban Pengeluaran Masyarakat Di Kabupaten Kepulauan Meranti	2024	Ekonomi Kebijakan Publik Kemiskinan	Kab. Kepulauan Meranti	File

Kumpulan Policy Brief