BRIDA Riau - Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Riau

Abstrak: Strategi Peningkatan Produksi Padi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Di Riau

Program peningkatan produksi padi masih menjadi program utama pemerintah provinsi Riau sampai saat ini melalui kegiatan Riau Bertani, karena beras masih merupakan makanan pokok di provinsi Riau. Riau Bertani telah terlaksana sejak tahun 2020. Produksi padi di Provinsi Riau pada tahun 2019-2022 mengalami penurunan 2,54 % setiap tahunnya Produksi padi pada tahun 2022 mencapai 213.557 ton, atau masih dibawah target yakni 313.213 ton (DPTPH Riau, 2023). Beberapa faktor penghambat peningkatan produksi padi tersebut antara lain oleh berkurangnya lahan yang siap tanam baik regular maupun Indeks Pertanaman (IP), kondisi jaringan irigasi 28 % bekinerja sedang dan 72 % kinerja rusak. Dalam rangka percepatan pencapaian target produksi padi pada tahun 2024 sesuai sasaran RIAU BERTANI, dan mendukung kebijakan jangka menengah dan jangka panjang, perlu dirumuskan alternatif arah kebijakan yang lebih baik dalam peningkatan produksi padi dan kesejahteraan petani padi. Strategi yang dapat dilakukan dalam peningkatan produksi padi di Riau melalui : 1) Percepatan program Riau Bertani melalui upaya : a) penangkaran padi in-situ, b) peningkatan produktivitas melalui teknologi budidaya ramah lingkungan, c) peningkatan IP pada sawah kering dengan penggunaan padi gogo dan perluasan areal tanam, d) Peningkatan kinerja irigasi, 2) Peningkatan Aksesibilitas Beras dan Diversifikasi Pangan Sumber Karbohidrat Non-Beras.

Abstrak: Strategi Pengembangan Inovasi Pemanfaatan Limbah Ikan Patin (Pangasius Sp)

Ikan patin merupakan produk unggulan daerah di Provinsi Riau terutama Kabupaten Kampar, hal ini terlihat dari pesatnya perkembangan industri pengolahan ikan patin. Industri pengolahan ikan patin menghasilkan limbah berupa tulang, kepala, kulit dan isi perut (jeroan). Limbah hasil industri pengolahan ikan patin sampai saat ini belum banyak yang dimanfaatkan secara optimal, kenyataan dilapangan pada umumnya limbah hasil olahan patin langsung dibuang atau dikubur di dalam tanah. Hal ini disebabkan belum ada usaha pemanfaatan limbah di kalangan industri pengolahan ikan patin secara komersial. Limbah hasil samping industri pengolahan ikan patin sangat memungkinkan untuk dimanfaatkan menjadi berbagai produk yang memiliki nilai tambah tinggi, dapat dikembangkan menjadi produk turunan lainnya seperti biodiesel, pupuk organik, tepung jeroan, pakan ikan dan ternak serta industri farmasi. Kata kunci: Strategi, Limbah, Ikan Patin, Pemanfaatan, Inovasi

Abstrak: Pencegahan Dari Hulu Untuk Percepatan Penurunan Stunting Di Provinsi Riau

Angka prevalensi stunting di Provinsi Riau turun secara signifikan dari 22,3% pada tahun 2021 menjadi 17,0% pada tahun 2022, diharapkan pada tahun 2024 angka tersebut dapat mencapai target RPJMD yaitu 14,0%. Salah satu strategi nasional percepatan penurunan stunting adalah meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga dalam Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia (RAN PASTI) yaitu pendampingan semua calon pengantin/calon pasangan usia subur (PUS). Kelompok sasaran ini adalah kelompok sasaran untuk pencegahan dihulu untuk terjadinya kasus stunting baru. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk memberikan gambaran, permasalahan, dan memberikan rekomendasi dari capaian 3 indikator sasaran antara pada remaja dan PUS untuk percepatan penurunan stunting. Strategi untuk mengatasi permasalahan yang ditemukan meliputi perbaikan mekanisme pendistribusian dan pengawasan konsumsi tablet tambah darah (TTD) remaja putri, peningkatan kualitas data konsumsi TTD, pengganggaran Hb kit untuk semua Puskesmas, tindak lanjut MOU BKKBN dengan Kemenag Kabupaten/Kota, pendataan pernikahan yang tidak terdaftar, dan meningkatkan jangkauan pendampingan oleh TPK (Tim Pendamping Keluarga) kepada catin/capus

Abstrak: Efektifitas Bosda Dalam Mendukung Kebijakan Zonasi Di Provinsi Riau

Peningkatan akses pendidikan ditunjukkan dengan meningkatnya partisipasi penduduk usia sekolah yang mendapat Pendidikan. Salah satu upaya pemerintah dalam mewujudkannya adalah memlalui kebijakan sistem zonasi. Namun sistem zonasi yang dijalankan tanpa mempertimbangkan peran serta pemerintah daerah dalam hal keuangan melalui dana BOSDA akan menimbulkan permasalah lain dari sistem zonasi yang mempunyai kelemahan yaitu terkait alokasi penerimaan siswa. Hal ini berdampak pada kurangnya daya tampung SMA/SMK pada zona tertentu, sehingga meningkatnya anak putus sekolah. Kajian ini dilakukan pada daerah yang menerapkan sistem zonasi, yaitu Kota Pekanbaru, Kabuapten Kampar dan Kabupaten Bengkalis. Rekomendasi dari kajian adalah Perlu dilakukan Revisi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau No. Kpts.26/2023 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Operesional Sekolah Daerah, Penambahan USK dan RKB, Formulasi dukungan BOSDA bagi siswa tidak mampu, sosialisasi kepada orang tua tentang sisitem zonasi dan perbaikan peraturan penerimaan siswa

Abstrak: Dampak Bonus Demografi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Riau

Pada tahun 2045, Indonesia akan mendapatkan bonus demografi yaitu jumlah penduduk Indonesia 70 persen dalam usia produktif. Badan Pusat Statistik (BPS) per tanggal 5 Mei 2023 menyebutkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Riau ada di urutan 16 (4,25) dari 34 provinsi secara nasional. Urutan 16 tersebut relatif rendah bila dibandingkan dengan TPT nasional sebesar 5,45 dan jika dibandingkan TPT Provinsi di Sumatra, Riau ada diurut 7 dari 10 provinsi. Kajian ini bertujuan menghasilkan rekomendasi penanggulangan tingkat pengangguran terbuka sejalan dengan dampak bonus demografi di Provinsi Riau. Rekomendasi yang dihasilkan yaitu komitmen kuat pemerintah menetapkan presentasi kebutuhan tenaga kerja pada Perusahaan, mempersipkan dampak bonus demografi dengan baik dan optimalisasi peran organisasi perangkat daerah dalam meningkatkan serapan tenaga kerja.

Abstrak: Akselerasi Keberhasilan Program Vokasi Di Provinsi Riau

Provinsi Riau menjadi salah satu provinsi pioner dalam pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur No. 6 tahun 2022 dalam mendukung Program Menara Vokasi yang merupakan titik balik bersinerginya seluruh pemangku kepentingan mulai dari satuan pendidikan vokasi, Pemerintah Daerah, industri, hingga media massa untuk bersama-sama mewujudkan link and match yang diharap akan memberikan dampak keekonomian. Indikator keberhasilan program vokasi adalah daya serap tenaga kerja meningkat. Untuk itu dibutuhkan rekomendasi kebijakan yang dijalankan oleh berbagai pihak guna akselerasi keberhasilan program vokasi di Provinsi Riau. Kebijakan yang direkoemnadsikan yaitu memperkuat link and macth dengan dunia indutri, meningkatkan peran DUDI dalam akselerasi keberhasilan program vokasi, optimalisasi peran sekolah dan Bimbingan Karir melalui BKK dan mengarahkan minat dan bakat siswa sejak dari pendidikan menengah pertama sebelum memasuki SMK.

Abstrak: Kolaborasi SMA Olah Raga dan PPLP Provinsi Riau

Pendidikan dan pembinaan olahraga merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan atlet. Kondisi yang akhirnya menimbulkan permasalahan antara pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar belum bisa berjalan secara bersamaan, termasuk di Provinsi Riau. Provinsi Riau sudah memiliki SMA Olah Raga dan Pusat Pembinaan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), namun pada kenyataannya belum mampu mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar. Oleh karena itu, diperlukan suatu rumusan kebijakan pengembangan Sekolah Keberbakatan Olahraga (SKO) di Provinsi Riau yang diharapkan dapat menjadi jembatan antara pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar untuk dapat mengatasi permasalahan pendidikan dan pembinaan olahraga atlet pelajar berprestasi di Provinsi Riau. Kata kunci: Kebijakan Pengembangan SKO, Pendidikan, Pembinaan, Olahraga, Provinsi Riau.

Abstrak: Kajian Komparatif Sektoral Terhadap Potensi Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Provinsi Riau

Perjuangan daerah penghasil sawit untuk memperoleh Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit telah dimulai sejak tahun 2006 di Nusa Tenggara Barat, tahun 2013 di Riau, tahun 2014 di Kalimantan Timur dan tahun 2020 dilaksanakan kembali di Riau. Hal ini disebabkan tuntutan DBH Sawit belum mendapat tanggapan dari Pemerintah Pusat, sehingga tahun 2020 dari pertemuan Gubernur Penghasil Sawit dihasilkan naskah kesepakatan. Hasil pertemuan-pertemuan tersebut, tuntutan DBH Sawit menghadapi benturan peraturan yaitu Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang belum memperhitungkan kelapa sawit sebagai komponen DBH, baik dari DBH Pajak maupun DBH Sumberdaya Alam (SDA). Oleh karenanya dibutuhkan suatu perubahan dengan merevisi pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan DBH, pada pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Hubungan Keuangan Pusat-Daerah (HKPD), yang sedang diproses di Pusat, sebagai pengganti UU No. 33 Tahun 2004 dan UU No. 28 Tahun 2009. Tujuan dari policy brief ini untuk memberikan masukan pada Pemerintah Pusat dalam rangka memperbaiki regulasi tentang DBH yang berasal dari perkebunan kelapa sawi

No	Judul Dokumen	Tahun	Bidang	Lokus (Kab/Kota)	Aksi
11	Strategi Peningkatan Produksi Padi Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Petani Padi Di Riau	2023	Kebijakan Publik Pertanian Pangan	Provinsi Riau (Umum)	File
12	Strategi Pengembangan Inovasi Pemanfaatan Limbah Ikan Patin (Pangasius Sp)	2023	Perikanan Inovasi	Kab. Kampar	File
13	Pencegahan Dari Hulu Untuk Percepatan Penurunan Stunting Di Provinsi Riau	2023	Kebijakan Publik Pembangunan SDM Kesehatan Stunting	Provinsi Riau (Umum)	File
14	Efektifitas Bosda Dalam Mendukung Kebijakan Zonasi Di Provinsi Riau	2023	Kebijakan Publik Pembangunan SDM Pendidikan	Provinsi Riau (Umum)	File
15	Dampak Bonus Demografi Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Di Provinsi Riau	2023	Kebijakan Publik Pembangunan SDM Tenaga Kerja Demografi Pengangguran	Provinsi Riau (Umum)	File
16	Akselerasi Keberhasilan Program Vokasi Di Provinsi Riau	2023	Kebijakan Publik Pembangunan SDM Pendidikan Vokasi Tenaga Kerja	Provinsi Riau (Umum)	File
17	Kolaborasi SMA Olah Raga dan PPLP Provinsi Riau	2022	Kebijakan Publik Pembangunan SDM Pendidikan Olah Raga	Kota Pekanbaru	File
18	Kajian Komparatif Sektoral Terhadap Potensi Dana Bagi Hasil Kelapa Sawit Provinsi Riau	2022	Ekonomi Perkebunan Kebijakan Publik Keuangan Daerah	Provinsi Riau (Umum)	File

Kumpulan Policy Brief